MENGUKUR KINERJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA 2018-2019

0
81
views

Penyelenggaraan Musyawarah Besar Mahasiswa (red : MUBES) sedang berjalan didepan mata. Ini berarti pula masa jabatan dan pengabdian Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang biasa kita panggil DPM sudah sampai di ujung peiode. Disetiap penghujung masa jabatan suatu organisasi sudah sepantasnya dilakukan evaluasi demi perbaikan dan revitalisasi menjadi organisasi yang lebih baik lagi.

Berikut divisi litbang LPM Platinum telah merangkum beberapa evaluasi selama satu tahun periode kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa 2018-2019.

  1. Kekosongan jabatan selama hampir setengah periode

Sudah menjadi rahasia umum jika pemilihan dan pelantikan Dewan Perwakilan Mahasiswa terhitung telat. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM yang dibentuk pada 21 April 2018 baru dapat melaksanakan pemilihan umum ketua DPM pada 30 Oktober 2018 dan untuk pelantikanya pun lagi-lagi molor dari penetapan DPM terpilih oleh KPUM. Ini berarti hampir separuh masa jabatan DPM tidak ada yang mengisi atau bisa dikatakan  bahwa DPM periode 2018-2019 hanya menjabat setengah periode dari keseluruhan masa periode nya.

  1. Beberapa anggota DPM tidak aktif

Jika ditanya ada berapa jumlah DPR dan MPR di Indonesia wajar jika masyarakat Indonesia sebagian besar tidak tahu. Sama halnya saat mahasiswa IAI Al Qolam di suguhi pertanyaan yang sama, “Ada berapa jumlah anggota DPM IAI Al Qolam?”. Faktanya tidak banyak dari mahasiswa yang tahu berapa tepatnya jumlah anggota DPM IAI AL Qolam. Pun jika ditanya siapa saja mereka yang tergabung di dalamnya, mungkin hanya segelintir mahasiswa yang mempu menyebutkan semua anggota nya. Kemunculan anggota DPM yang itu-itu saja memunculkan pertanyaan besar kemana selama ini anggota DPM yang lain sehingga tidak di ketahui oleh mahasiswa? Bagaimana bisa rakyat menilai kinerja wakil rakyatnya jika dia saja tidak dikenali oleh rakyat.

  1. DPM tidak produktif

Sebagai lembaga legislatif di kampus, DPM dinilai tidak produktif dalam hal pembuatan undang-undang yang menjadi kewenanganya. Tercatat untuk DPM periode ini belum sekalipun melakukan sidang dengan pembahasan rancangan UU atau pembacaan kembali relevansi AD/ART ormawa. Dalam hal ini Hak inisiatif DPM jelas sama sekali tak tersentuh, dimana dalam hak tersebut DPM mempunyai hak untuk menguji, mengkaji, dan mengajukan rancangan undang-undang baru. Bahkan dalam sebuah pernyataan salah satu anggota DPM mereka dalam setahun ini tidak memiliki drat AD/ART ormawa IAI Al-Qolam. Lalu pertanyaanya mereka menggunakan dasar acuan apa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama satu periode ini?

  1. Tidak berjalannya fungsi budgeting

Keterlambatan pengukuhan dan kekosongan jabatan yang hampir setengah periode tersebut berimbas pada sistem pendanaan atau budgeting organisani-organisasi mahasiswa intra kampus (baca: HMJ dan UKM). Menurut informasi yang didapat oleh redaksi, budget untuk kegiatan kemahasiswaan saat awal DPM menjabat tinggal separuh dari budget awal. Bagaimana tidak, selama kekosongan jabatan tersebut sudah cukup banyak kegiatan yang telah digelar. Secara tidak langsung keungan untuk kegiatan mahasiswa telah banyak digunakan tanpa adanya pengaturan maupun pengawasan. Yang bisa saja ini menjadi ketimpangan antara organisasi satu dengan lainnya.

  1. Tidak berjalannya fungsi pengawasan

Sudah bukan yang rahasia lagi bahwa sebagian besar Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) berjalan terseok seok dan hampir mati. Bahkan ada dari mereka yang sudah tidak lagi terdengar eksistensinya. Tapi sejauh ini, pihak DPM belum terlihat melakukan langkah-langkah yang cukup efektif untuk tetap menjaga eksistensi OMIK baik di dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus. Dalam keadaan tersebut DPM tidak bisa memaksimalkan kewenangan yang mereka miliki misalnya Hak angket  dan hak interpelasi.

6. Penyerapan aspirasi konstituen

Dalam hal penyerapan penyerapan aspirasi tercatat DPM bersama BEM dalam rangkaian acara “Pekan Buku LPM Platinum” membuat sub acara bertajuk “silat malam”. Dalam acara tersebut di fokuskan sebagai penyerapan aspirasi mahasiswa pada umumnya. Tercatat banyak permasalahan yang masuk salah satunya adalah kekosongan jabatan wakil rektor III. Bersama koalisi mahasiswa DPM telah menorehkan hasil posistif terhadap permasalahan wakil rektor III namun bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang lain? belum terdengar tidak lanjut konkrit dan penyelesaiannya selain pelayangan surat audiensi kepada kampus yang sepertinya sudah menguap seiring semakin panasnya suhu bumi.

7.  Carut marutnya penyelenggaraan Mubes

DPM sebagai mandataris mahasiswa pada umumnya memiliki kewajiban memastikan musyawarah besar berjalan lancar. Mengingat musyawarah perihal aturan merupakan pekerjaan inti dari legislatif. Namun dalam mubes kali ini nampak cenderung asal-asalan dan kurang persiapan yang matang.

Selengkapnya Lihat indepth report LPM Platinum berikut

Baca : http://lpmplatinum.alqolam.ac.id/2019/07/carut-marut-mubes-2019-mulai-penundaan-hingga-simpng-siur-draft-ad-art-ormawa/

Namun, terlepas dari beberapa catatan merah kinerja DPM periode ini, kita tetap mengapresiasi pekerjaan mereka. Faktanya, ditengah berbagai keterbatasan yang ada mereka bisa menjaga eksistensi sebagai perwakilan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan DPM beserta koalisinya yang mampu mampu menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait Wakil Rektor 3. Yang pasti, setiap organisasi apapun butuh untuk selalu di upgrade dan di perbaiki agar bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan umat. Semoga catatan hari ini dan kemarin menjadi pembelajaran berharga demi terciptanya demokrasi kampus yang sehat dan mendidik sebagai pembelajaran di tahun-tahun yang akan datang. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.