Aksi Berkabung atas Meninggalnya Pemberantasan Korupsi

2
91
views

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah telah sepakat merevisi uu no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). UU tersebut disahkan dalam rapat paripurna, selasa (17/09/2019). Hal tersebut kontan memantik seluruh pegiat anti korupsi di negri ini termasuk para pegiat anti korupsi di Kota Malang (18/09/2019). Aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) tersebut di lakukan mengingat sampai detik ini kita sepakat bahwa korupsi masih tergolong extraordinary crime, banyak pihak menilai UU yang lama masih relevan bahkan perlu lagi dikuatkan.

Dengan adanya revisi ini jelas sekali ada indikasi pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Beberapa poin bukan memperkuat seperti yang selalu digaungkan para pengusulnya namun jelas sekali malah mengamputasi beberapa taring KPK.

Dalam rilisnya massa aksi menyampaikan sikap bahwa :

  1. DPR dan Pemerintah tidak mendengar aspirasi dari masyarakat
  2. UU KPK tidak termasuk PROLEGNAS yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif
  3. Negara ingkar janji terhadap penguatan KPK dan agenda pemberantasan korupsi
  4. Pengesahan RUU tersebut jelas menciderai amanat reformasi

Melihat demikian tentunya apa yang terjadi hari ini tentunya kontraproduktif terhadap cita-cita pemberantasan korupsi, yang menjadi jembatan emas menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. (issa/red)

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.