Tanggapan atas artikel “mempertanyakan integritas LPM PLATINUM”

Rubik “Editorial” LPM PLATINUM tertanggal (09/11) tentang “Mempertanyakan integritas DEMA dan SEMA 2018-2019” menimbulkan berbagai respon dari publik (baca : http://lpmplatinum.alqolam.ac.id/2019/11/mempertanyakan-kembali-integritas-sema-dan-dema-iai-al-qolam-periode-2018-2019/). Salah satunya adalah masuknya surat pembaca dari salah satu pengurus DEMA 2018-2019. 

Terimakasih kami haturkan untuk mas M Wahyudi mahasiswa semester 5 Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mengirimkan tulisan pada rubik “surat pembaca” pada November 11, 2019 yang sudah kami muat pada website resmi kami (baca link : http://lpmplatinum.alqolam.ac.id/2019/11/mempertanyakan-integritas-lpm-platinum-iai-al-qolam/ )

Dari beberepa poin kritik dalam surat tersebut hemat kami sangat membangun institusi LPM Platinum sendiri, namun ada beberapa poin yang harus kami tanggapi perihal kevalidan data maupun pelurusan pemahaman sang penulis “surat pembaca”.

Pertama, dalam salah satu kalimat dalam paragraf lima disebutkan bahwa “ Baru di tahun 2018 mulai ada diklat jurnalistik maba 2017 menginjak semester 3 pada waktu itu”.

Faktanya, pelatihan jurnalistik tingkat dasar (PJTD) pada kepengurusan tersebut dilaksanakan pada tangal 28 februari 2018 dan mahasiswa baru 2017 baru menginjak semster 2. 

Kedua, dalam paragraf enam menyebutkan bahwa “Anehnya lagi ternyata LPM Platinum tidak tahu administrasi, terbukti dari sertifikat yang tidak berstempel”.

Telah dijelaskan oleh penulis sendiri dalam tulisan tersebut, bahwa stempel akan diberikan setelah peserta menyelesaikan follow up. Hal tersebut tak pelak merupakan kebijakan pengurus periode tersebut dengan tujuan sebagai stimulan proses yang berkelanjutan bagi peserta. Mengingat PJTD bukan hanya seminar ketika acara selesai maka selesai pula urusannya. Namun PJTD merupakan suatu awal untuk berproses didunia persma dan membutuhkan proses lanjutan. Dalam pelatihan tersebut pula ada beberapa standart kelulusan salah satunya mengikuti follow up. Dalam sebuah organisasi hal tersebut lumrah kiranya.

Ketiga, dalam tulisan tersebut disebutkan “Setelah beberapa lama kemudian, ternyata sudah akhir tahun 2018 yang mana maba akan berdatangan lagi! Berarti Issatus sa’adah menjabat selama 2 tahun. Apakah benar begitu?”

 Issatus Sa’adah yang terpilih menjadi Pimpinan Umum 2017 mengikuti pelantikan akbar UKM pada tanggal 29 September 2019 meski dia sudah terpilih beberapa bulan sebelumnya. Kemudian, pada November 2018 ia telah menemukan Koirul sebagai PU baru (dari hasil voting anggota). Kami rasa tidak perlu meninjau ulang berapa kurun waktu SK tersebut ditetapkan. Apakah 2 tahun ? Tapi yang perlu diingat, andaikata Issa menjabat 2 tahun sebagai Ketua UKM pun sama sekali tidak bertentangan dengan aturan yang ada, dimana Pimpinan Umum (PU) Unit Kegiatan Mahasiswa yang diatur dalam AD/ART Omik, atau draft Mubes, sama sekali tidak membatasi berapa periode tahun kepengurusan. 

Poin keempat, dalam paragraf sembilan disebutkan “Carut-marutnya organisasi ini bukan berhenti sampai disini. Di akhir tahun 2018 diadakan lomba menulis. Ini sebetulnya hanya dalih untuk membuat anggota baru tertarik”.

Terlepas dari apapun motifnya, kami rasa tidak ada yang perlu dirisaukan. Sebagai Pers, media seperti LPM lumrah sekali meng-implementasi kegiatan seperti lomba menulis, sebagai perangsang menumbuhkan minat membaca dan menulis dalam lingkup kampus.

Poin ke-lima, dalam paragraf sepuluh disebutkan “Setelah itu mereka membuat selembaran pengumuman berisi pendaftaran ketua LPM Platinum. Ini juga tanda tanya besar! Apakah mekanisme pencalonan memang seperti itu? Syaratnya adalah menyetor tulisan untuk bisa ditetapkan menjadi calon ketua.”

Benar, penyetoran tulisan sebagai syarat wajib dilakukan sebagai mekanisme pencalonan pimpinan umum LPM tahun 2018. Mekanisme tersebut sama sekali tidak menyalahi AD/ART LPM mengenai mekanisme Pemilihan PU baru. Lagi pula, dengan kewajiban seperti itu akan memperlihatkan dengan jelas siapa yang benar-benar memiliki keinginan dicalonkan pada tahap selanjutnya. Hal tersebut tentunya bertujuan agar supaya PU yang terpilih setidaknya mampu menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. Dan perlu diperhatikan dalam LPM keterampilan menulis merupakan hal yang harus ada dalam setiap anggotanya terlebih PU nya.

Poin ke-enam,“ Ada salah seorang mahasiswa menjelaskan tentang cara pemilihan yang diharuskan adannya LPJ terlebih dahulu, sedangkan di dalam forum tidak ada kertas laporan tapi ujuk-ujuk langsung pemilihan saja. Tentu kita tahu bersama bahwa hal itu menunjukkan ketiadaan integritas di organisasi ini. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa katakan bahwa ini adalah organisasi yang tidak jelas, tidak mempunyai aturan yang baku” 

Benar, pada dalam forum tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban secara akumulatif pada setiap anggota, namun LPJ dilaporkan secara berkala pada setiap ahir kegiatan yang disampaikan pada pelaksana tugas wakil rektor III dan diketahui seluruh anggota aktif LPM PLATINUM. Hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan aturan yang ada mengingat tidak adanya petunjuk secara detail yang mengatur LPJ secara akumulatif di akhir periode. Dan penulis merupakan anggota pasif LPM PLATINUM 2017-2018.

Poin ke- tujuh, dalam paragraf kelimabelas menyebutkan ”Hal itu terbukti dengan adanya salah seorang pengurus LPM Platinum dikeluarkannya secara sepihak. Tidak ada teguran atau peringatan, tapi langsung dikeluarkan begitu saja!”

Perihal dikeluarkanya salah satu anggota dari whatsaap grup sepihak tanpa peringatan, kami rasa pernyataan tersebut terlalu hiperbolis mengingat dalam setiap acara maupun kegiatan BPH LPM platinum selalu memberi pemberitahuan pada setiap anggota redaktur baik melalui pengumuman secara umum maupun pesan pribadi. Penulis menulis hal demikian dimungkinkan berdasar bahwa dia dikeluarkan dari whatsapp grup beberapa bulan yang lalu.

Alangkah baiknya penulis klarifikasi pada pimpinan umum terkait hal tersebut, sebab dengan tidak tercantumnya seseorang dalam grup whatsapp redaktur tidak berarti mencabut status keanggotaan secara otomatis. Hal tersebut dibuktikan penulis juga tercantum dalam kepengurusan 2017-2018 dan 2018-2019. Meskipun yang bersangkutan hampir dibawah 5% tingkat keaktifanya dalam dua periode tersebut

 Poin ke-delapan dalam paragraf ke-enambelas menyebutkan bahwa ”Bukan hanya itu, berita yang disajikan sangat subjektif. Juga ada ketidakjelasan penulis berita, apakah berita tersebut ditulis oleh tim atau perorangan karena tidak ada transparansi”.

Dalam poin tersebut kami rasa penulis kurang memahami produk-produk tulisan kejurnalistikan. Sama seperti banyak kritikan pedas sebelumnya, tulisan yang termuat dalam web LPM tidak kesemuanya berita. Dalam beberapa tulisan kritis LPM platinum tertulis jelas dalam pojok atas bahwa kategori tulisan tersebut ialah editorial. Editorial berarti artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. 

Terahir, dalam paragraf tujubelas menyebutkan “Sepertinya LPM Platinum sudah dijadikan alat penggiring opini mahasiswa untuk menyudutkan salah satu pihak saja, hanya sebagai alat politik, yaitu menjadi oposisi.”

Dalam hal ini nampaknya diksi “independensi” dan “oposisi” perlu ditelaah lebih dalam oleh penulis. Jargon “Kancah media alternatif yang tetap konsisten menyuarakan suara mereka yang tak bisa bersuara”.  Nampaknya secara gamblang menjelaskan positioning LPM PLATINUM. Sesuai dengan salah satu fungsi pers yakni sebagai konrtrol sosial, tanpa meninggalkan asas utama lembaga pers “cover both sides” LPM Platinum berusaha semaksimal mungkin dapat menyuarakan suara-suara yang tak dapat menyuarakan pendapatnya yakni mereka-mereka yang termarjinalkan.

Dalam beberapa tulisan tajam LPM Platinum secara gamblang bahwa pihak yang tak dapat bersuara disini adalah mahasiswa secara keseluruhan. Dimana hak-hak mereka atas DEMA maupun SEMA yang seharusnya menjadi mandataris mereka (Mahasiswa) nampaknya abai terhadap tugasnya. Demikian pula kaum yang hari ini menyatakan sebagai “oposisi” nampaknya hanya gaduh ketika kontestasi kampus atau yang biasa dikenal dengan Pemilu Raya (PEMIRA) dihelat. Lalu pada siapa lagi mereka berharap suara mereka dapat tersampaikan ?. Nah disini pengertian “independensi pers ” tak selaku bermakna “netral”.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya, penulis (M.Wahyudi) adalah peserta PJTD 2018 yang merupakan salah satu anggota pasif redaktur 2017-2018 dan muncul diawal kepengurusan 2018-2019. Sebagai anggota yang baik dan ingin memperbaiki/merubah birokrasi LPM, kami sarankan agar penulis tidak sungkan untuk aktif kembali hingga masa kepengurusan 2018-2019 berahir.

Dan semoga penulis juga berkenan hadir dalam LPJ LPM Platinum pada ahir periode tersebut. Walaupun nantinya akan dihadiri hanya segelintir orang, direncanakan akan ada LPJ secara akumulatif. Mengingat dalam LPJ DEMA 2018-2019 dimana penulis juga tercatat sebagai anggota kementrian serta acara tersebut merupakan forum besar, yang bersangkutan memilih tidak menampakan batang hidungnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.