Penangkapan cacat prosedur, berbagai elemen masyarakat desak Polres Malang bebaskan 3 pemuda yang di tangkap.

Polres Malang Kota telah menangkap tiga orang yang diduga melakukan vandalisme. Ketiganya masing-masing berinisial AFF, MAAS dan SR. Penangkapan ini dilakukan di kediaman masing-masing tersangka yakni AFF pada 19 april 2020 dan MAAS serta SR pada 20 April 2020.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardus Simarmata mengungkapkan bahwa ketiganya masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Malang. Dalam keterangan pers yang disampaikan Leo juga menuturkan bahwa ketiga orang tersebutlah yang telah melakukan vandalisme di 33 titik di Malang Raya.

“Modus operandinya mereka berboncengan menuju lokasi dengan membawa cat phylox. Kemudian masing-masing berperan sebagai yang mencoret dan satu lagi kemungkinan menjadi pengawas” ujarnya. Leo juga menambahkan bahwa coretan-coretan tersebut bernada makar dan terdapat logo “A” dimana hal tersebut mengarah pada kelompok “Anarko” yang hari ini ramai diperbincangkan.

Terdapat banyak kejanggalan

Dinilai cacat prosedur hukum penangkapan tersebut disayangkan oleh berbagai pihak. Jauhar Kurniawan, selaku pengacara publik LBH Surabaya menuturkan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidak profesionalan polisi sebagai oenegak hukum yang melakukan tindakan oenangkapan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Menurut keterangan dari keluarga korban, ketiga pemuda ini tiba-tiba ditangkap tanpa menunjukan surat penahanan yang jelas dan alasan penangkapan yang prematur, karena hanya berbasis dugaan yang spekulatif tanpa disertai bukti yang jelas,” imbuhnya.

Bahkan saat dimintai surat penjemputan oleh kelurga AFF, polisi menunjukan surat penangkapan dimana didalamnya tidak terdapat nama AFF.

Selain perlakuan yang kurang layak mengingat ketiga pemuda tersebut bersikap kooperatif, Jauhar juga menilai proses hukum yang dilakukan seolah tergesa-gesa sehingga acap kali tidak memperhatikan tahapan-tahapan hukum yang ada. Tentunya hal ini jauh dari azas keadilan yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

“Apalagi tuduhan yang disangkakan sangat samar. Polisi lalu menaikkan status mereka menjadi tersangka dengan Pasal 160 Tentang Penghasutan yang merupakan delik materil,” imbuhnya.

Sebagai informasi Jauhar menambahkan bahwa pasal 160 merupakan delik materil dengan argumentasi, sekiranya belum ada dampak kongkrit dari tindakan tersebut maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Berdasar dari tindakan tak demokratis dan diabaikanya hak warga negara dengan proses yang begitu banyak kejanggalan, hari ini selasa (21/04), 109 organisasi yang tergabung dalam aksi solidaritas mendesak pihak kepolisian untuk mencabut status tersangka ketiga pemuda tersebut. Selain itu mereka juga menuntut agar hal ini tidak terjadi lagi pasalnya kejadian seperti ini seringkali terulang.

Sebelumnya kejadian serupa juga terjadi pada Suparmo seorang petani di Pakel, Licin, Banyuwangi. Ia dikenakan pasal serupa, atas laporan PT. Bumisari karena dianggap melakukan penghasutan untuk reklaiming lahan PT. Bumisari. Namun dikarenakan berbagai kejanggalan serupa dan tidak dapat dibuktikanya dakwaan kepadanya, majelis hakim pun menerima eksepsi dari terdakwa.

Hantu Anarkisme

Terkait simbol “A” yang di utarakan pihak kepolisian, perlu diketahui kejadian serupa yakni penangkapan dengan indikasi “Anarko” juga terjadi beberapa hari lalu. Dimana hal tersebut memantik tanggapan dari salah satu Dosen Program Studi Ilmu Politik UPN ‚ÄúVeteran” Jakarta Sri Lestari Wahyuningrum. Dilansir dari Tirto.id (17/04) Sri Lestari mengatakan sangat prematur sekiranya orang-orang yang ditangkap itu dicap Anarko hanya karena mereka melakukan aksi vandal atau mencorat-coret tempat umum dengan simbol tertentu.

Menurutnya pula gagasan anarko di indonesia juga akan sulit berkembang meskipun secara gagasan tidak akan pernah mati layaknya komunisme.

Dengan berbagai alasan tersebut, Sri Lestari menduga ada pihak yang sengaja menyebarkan “Anarko” sebagai “hantu” layaknya Komunisme yang seringkali masih dianggap sebagai momok yang akan bangkit sejak puluhan tahun lalu.

“Sekarang sama sekali enggak kondusif dan tidak menguntungkan buat pemerintah kalau pakai isu komunisme, sehingga harus dicari sesuatu yang lain,” pungkasnya.

Saat rezim Orde Baru, Komunisme selalu laku sebagai instrumen guna menghabisi tindakan yang diangggap berlawanan dengan pemerintah. (Khoirul/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.