Menengok Kembali Kebijakan Kampus dari Diksi “Kebijakan”

oleh: Divisi Litbang LPM Platinum

Senin 20 april 2020, LPM  Platinum telah mengadakan diskusi online mengenai hasil penelitian dampak wabah Covid-19 terhadap mahasiswa IAI Al-Qolam Malang.Hasil dari diskusi tersebut bisa dilihat di (https://lpmplatinum.alqolam.ac.id/2020/04/diskusi-online-hasil-survei-lpm-platinum-mahasiswa-dapat-apa) dalam diskusi tersebut pihak kampus yang diwakili oleh M Hasbullah Huda selaku Wakil Rektor III IAI Al-Qolam Malang berjanji akan melakukan evaluasi dan membuat kebijakan sebagai bentuk akomodasi terhadap keluhan mahasiswa.

Tertanggal 28 april 2020, SE (Surat edaran) IAI Al-Qolam Malang mengenai pembaruan kebijakan di masa pandemi telah dikeluarkan. Dalam SE tersebut ada beberapa poin yang menyangkut teknis perkuliahan dan masalah perekonomian mengenai pembiayaan kuliah. Beberapa poin tersebut ialah:

  1. Masa kuliah daring diperpanjang hingga Ujian Akhir Semester (UAS) pada 01 agustus 2020.
  2. Himbauan dari rektorat bahwa para dosen pengampu mata kuliah agar menyesuaikan itensitas tugas yang diberikan dengan keadaan mahasiswa di tengah wabah.
  3. Pihak Rektorat memberikan kelonggaran waktu dan batas minimal pembayaran semester sebesar 30% dari jumlah total tagihan pembayaran bagi mahasiswa yang belum melakukan aktivasi di SIAKAD  sampai pada saat ujian akhir semester.

Dalam hal respon terhadap apa yang menjadi keluhan mahasiswa dalam SE tersebut kita harus mengapresiasi tindakan cepat dari rektorat terhadap hasil penelitian dan diskusi via daring tempo hari. Namun pertanyaanya sekarang apakah kebijakan yang mempunyai titel “evaluasi” tersebut sudah benar-benar menjadi jawaban yang solutif?

Setidaknya ada dua poin yang kami garis bawahi dari kebijakan evaluasi ini. Pertama, himbauan rektorat pada dosen pengampu untuk menyesuaikan besaran tugas dan materi nampaknya hanya akan menjadi sebuah aturan tanpa adanya legitimasi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya perubahan pembelajaran kuliah sesudah adanya SE tersebut.

DPM sedikit memberikan keterangan bahwa mereka menilai SE tersebut belum sepenuhnya memuat kebijakan terkait dengan keadaan kuliah di masa pandemi. DPM mengusulkan agar para mahasiswa banyak melakukan kritik berbentuk tulisan terhadap keadaan kuliah daring saat ini. Alasannya, karena kantor belum benar-benar memberikan kebijakan yang pas hingga hari ini.

Dari ketiga poin yang telah dipaparkan di atas faktanya masih banyak mahasiswa yang berharap adanya keringanan biaya. Pandemi belum bisa diprediksi kapan bisa berakhir, karena itu kebijakan-kebijakan yang solutif perlu dipikir lagi.

Yang kedua, pada poin “Pimpinan memberikan kelonggaran waktu dan batas minimal pembayaran semester sebesar 30% dari jumlah total tagihan pembayaran bagi mahasiswa yang belum melakukan aktivasi di SIAKAD  sampai pada saat ujian akhir semester”, pada poin ini nampaknya pihak kampus hanya melakukan permainan diksi. Mari kita lihat sebelum kuliah daring diberlakukan di kampus.

Mahasiswa dapat melakukan aktivasi SIAKAD jika sudah membayar 10%. Dimana dapat kita tarik kesimpulan, pada akhirnya mahasiswa tetap membayar sesuai dengan tagihan pembayaran yang ada, dan sejatinya tidak ada kebijakan apapun terkait pembiayaan kuliah.

Sedikitnya mahasiswa yang membayar pelunasan biaya kuliah membuat biaya operasional kampus menjadi tersendat. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kampus tidak bisa membuat kebijakan pemberlakuan keringanan terhadap biaya kuliah.

Menarik kita soroti alasan tersebut, seharusnya dari fenomena tersebut malah menjadi tambahan bahan pertimbangan kampus guna merumuskan kebijakan peringanan biaya kuliah. Dimana dengan minimnya mahasiswa yang melakukan pelunasan biaya kuliah menunjukan bahwa ekonomi hari ini memang benar-benar dalam kondisi sulit. Terlebih wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah domisili mahasiswa yang keadaan perekonomiannya sulit.

Selain berdasar besaran biaya operasional yang tentunya secara matematis berkurang dengan adanya kuliah daring seperti biaya listrik, air, WiFi, dan perawatan fasililtas lainnya, kampus sebagai lembaga dengan fungsi sosial disamping menuntut mahasiswa harus memahami kampus, seyogyanya kampus juga harus memahami kondisi mahasiswa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.